PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DIMASA PANDEMI COVID-19
STUDI KASUS DI DESA TAMANASRI KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN
Abstract
Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang keanggotaannya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu terkait fungsi BPD yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Didalam APBDes memuat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan APBDes oleh BPD sangat diperlukan, hal ini bertujuan agar perputaran dana yang terjadi dalam pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan keabsahan data laporannya. Pengawasan pengelolaan APBDes oleh BPD tersebut menjadi lebih urgent akibat adanya pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19), pasalnya pada saat pandemi Covid-19 telah dilakukan perubahan terhadap APBDes yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif serta metode pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara terbuka yang bersifat terstruktur, observasi, serta dokumentasi. Selain itu terdapat teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Model Spradley, sedangkan untuk sumber datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini ialah BPD Tamanasri telah menjalankan peran pengawasannya dengan baik dalam roda pemerintahan Desa Tamanasri. Hal ini dapat dibuktikan selama periode tahun anggaran 2020 yang mengalami situasi pandemi Covid-19, pembuatan perubahan Perdes APBDes dilakukan dengan pertimbangan yang matang untuk kepentingan masyarakat desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I, II, dan III telah tersalurkan dengan semestinya melalui survei terlebih dahulu oleh tim suvei BLT-DD.
Kata kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pengelolaan APBDes, Covid-19
In Law no. 6/2014 explained that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that carries out government functions whose membership is a representative of the village population based on regional representation and is determined democratically. One of the functions related to the BPD is to carry out the supervisory function of the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). The APBDes contains various sources of village revenue and expenditure within a period of one year. So that supervision in the management of APBDes by BPD is very necessary, this is intended so that the circulation of funds that occurs in the village administration can be accounted for the validity of the report data. Supervision of the management of the APBDes by BPD has become more urgent due to the Corona Virus Disease-19 (Covid-19) pandemic, because at the time of the Covid-19 pandemic, changes had been made to the APBDes that had previously been determined. In this study using descriptive research and qualitative approach methods. The data collection techniques are structured open interviews, observation, and documentation. In addition, there is technical data analysis in this study, namely using the Spradley Model, while the data sources are primary and secondary data. The result of this research is that Tamanasri BPD has carried out its supervisory role well in the government of Tamanasri Village. This can be proven during the period of the 2020 fiscal year which experienced a Covid-19 pandemic situation, the making of changes to the APBDes Perdes was carried out with careful consideration for the interests of the village community and the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) stages I, II, and III had been distributed. properly through a survey by the BLT-DD survey team.
Keyword: Role of BPD, Supervision, Management of APBDes, Covid-19
References
Dekker, H., Donada, C., Mothe, C., & Nogatchewsky,
G. (2018). Boundary spanner relational behavior and inter-organizational control in supply chain relationships. Industrial Marketing Management, 77(February), 143–154.
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.11.010 DISKOMINFO. (2020). Data Pantauan COVID-19
Pacitan. Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan. https://covid19.pacitankab.go.id/
Elviana, N., & Niswah, F. (2020). Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus di Desa Karangrejo Kecamatan Bancar. Publika, Vol 8, No. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publi ka/article/view/32190
Ifani, H. N. (2018). Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Kantor Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
Ihsanuddin. (2018). ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar Halaman all
- Kompas.com. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000 481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan- negara-rp-406-miliar?page=all
KEMENDAGRI. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
KEMENKESRI. (2020). Pedoman kesiapan menghadapi COVID-19 (Vol. 3, hal. 1–115). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
KEMENKEURI. (2020). Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07
/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (hal. 1–9). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149354/p mk-no-156pmk072020
Lonthor, A. (2018). Otonomi Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Batu Merah Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Prespektif Hukum Progressif). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, XIV No. 1. https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.572
Mardiyah, S. A., & Nurlinah. (2019). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(2), 108–115.
Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Nitsae, O. G., Nurkholis, & Purwanti, L. (2020). UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN YANG TERJADI PADA KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol 4, No, 75–83.
Pangestika, M. W. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan (JEJAK), 6, 1–28. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/articl e/download/38434/15841
PERDA. (2019). Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019. Pemkab Pacitan. http://www.ghbook.ir/index.php?name= و فرهنگ های رسانه
نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_i d=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Ite mid=218&lang=fa&tmpl=component
Polat, Z. A., & Alkan, M. (2020). The role of government in land registry and cadastre service in Turkey: Towards a government 3.0 perspective. Land Use Policy, 92(January 2019), 104500. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104500
PP. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium
/article/view/1268/1127
Pratama, B. (2019). Sudah Berapa Kades di Jatim yang Korupsi Dana Desa. Surabaya: Jatimnet.com. https://jatimnet.com/sudah-berapa-kades-di-jatim- yang-korupsi-dana-desa
Puspitasari, R., & Ma’ruf, M. F. (2018). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa( APBDES ) ( Studi kasus di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ) Rahayu Puspitasari. Jurnal Publika, Vol 6-No.6, 1–7. https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publi ka/article/view/23493/21477
Putra, A. A., & dkk. (2019). Analisis kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa pemogan kecamatan denpasar selatan. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 7-No, 1–11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article
/view/49736/29547
Rois, R. F., & Fanida, E. H. (2016). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Akuntansi, 1–7.
Roza, D., & S, L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 4(26), 606–624. https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a1 0
Rozuqi, N. (2020). Tahapan Perubahan APBDes.
Simpledesa. https://www.simpeldesa.com/blog/tahapan- perubahan-apbdes/1997/
Samsirin. (2015). Konsep Manajemen Pengawasan dalam Pendidikan Islam. At-Ta’dib, Vol. 10. N, 341– 360.
https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/ar ticle/download/461/418
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In Alfabetta (22 ed., hal. 334). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (hal. 18). Bandung: Alfabetta.
Sukarna. (2011). Dasar-Dasar Manajemen (hal. 116).
CV Mandar Maju.
Sumbo, D. (2018). Terjerat Korupsi, Mantan Kades Taman Asri Dibui - Berita Jurnal. BeritaJurnal.com. http://beritajurnal.com/terjerat-korupsi-mantan- kades-taman-asri-dibui/
Uma, S. (2011). Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Jakarta: Presiden Republik Indonesia. https://doi.org/10.1145/2904081.2904088 Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. Forest Policy and Economics, 108(June 2018), 3.
https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008
Abstract Views: 298
PDF Downloads: 697
